DEPOK, iNewsSumba.id – Hanya berselang hari paska civitas akademika Uiversitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri atas guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni sampaikan petisi Bulaksumur pada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (31/1/2024) lalu, Jumat (2/2/2024) puluhan guru besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) juga sampaikan keprihatinan dan keresahan yang kembali ditujukan pada Presiden Jokowi.
Para akademisi itu sampaikan keperihatian terkait hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
"Kami, Civitas Akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, di halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024) lalu.
Profesor Harkristuti menegaskan, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan. Dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup.
Harkristuti juga memaparkan, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita.
"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," timpalnya dalam momen yang juga dihadiri oleh puluhan guru besar yang lakukan long march dari Balai Sidang menuju area halaman Rektorat UI lengkap dengan toga.
Para guru besar dan akademisi dari kampus ternama itu juga melantukan hymne Guru Besar, Hymne UI dan lagu perjuangan Maju Tak Gentar.
Sebelumnya pada Rabu (31/1/2024) lalu civitas akademika UGM yang terdiri atas guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni juga menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi yang dibacakan oleh Prof Koentjoro itu menyatakan keprihatinan pada tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang mereka nilai menyimpangi prinsip moral, demokrasi dan keadilan sosial. Tidak hanya itu, dalam petisi itu, Presiden Jokowi juga diingatkan pada jati diri UGM.
Tak jauh berbeda, Rektor UII Yogyakarta Prof Fathul Wahid juga mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024. Dirinya melihat adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Jokowi yang juga dinilainya memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
