“Hoaks harus dihindari, jangan sebarkan berita bohong. Contohnya di sini bicara ubi tapi karena mentalnya penyebar hoaks sampai ditempat lain justru yang dibilang kolak. Ingat moment politik pencobloasi itu hanya 2 jam setelah itu selesai. Jangan kita provokasi dan termakan dengan itu karena bisa bisa hancurkan hubungan sosial yang sebelumnya harmonis,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kapolsek Pandawai Ipda Frensen Edwin Bengkiuk dan Camat Pandawai Christian Ndilu.
“Kami Polisi tidak terlibat aktif dalam politik dan tidak coblos dalam Pemilu tapi kami tidak buta akan politik. Ingat terima uang 50 atau 100 ribu dari aksi politik uang itu sama saja kita bangun pondasi demokrasi yang rapuh. Polisi memang ada yang suka ada yang tidak tapi tidak apa – apa karena memang Polisi itu pemutus kepentingan,” tandas Ipda Frensen.
Momen deklarasi Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif di Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur - Foto Kolase : iNewsSumba.id
“Perangkat desa mulai dari Kadusun, RW, RW hingga Kades hendaknya kita sama sama mengawasi dam jangan terlibat aktif dalam politik. Berikan contoh baik pada masyarakat. Ingat pula politik uang itu jika kita terlibat di dalamnya sama dengan kita menggadaikan diri kita. Terkait penyebaran hoaks lewat media sosial ingat pula bahwa Jari kita juga bisa jadi pengantar ke jeruji penjara,” tegas Camat Pandawai Christian Ndilu.
Diakhir sesi pemberian arahan dan motivasi, Anwar Anwar Engga selaku komisioner Bawaslu Sumba Timur menyatakan apreasiasinya pada semua pihak yang hadir terutama warga dan pemerintag desa Kambatatana. Pihaknya yakin warga dan pemerintah setempat bisa menjadi contoh baik dan pelopor pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Selain itu semangat anti terhadap politik uang, politisasi sara dan penyebaran hoaks yang telah dideklarasikan akan bisa direalisasikan dalam menghadapi segala tahapan Pemilu 2024.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
