PTUN Perintahkan Pemkab Sumba Timur Pulihkan Jabatan 3 ASN, BKD dan Baperjakat Ikut Disorot
Nanga menilai, setiap kebijakan mutasi harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan kepegawaian yang jelas. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada keputusan administratif tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut terdapat berbagai regulasi yang harus dipahami dalam pengelolaan karier ASN, mulai dari ketentuan pengangkatan dalam jabatan struktural, manajemen ASN, penilaian kinerja, tata cara mutasi, hingga pola karier pegawai.
Karena itu, BKD dan Baperjakat diminta mempelajari seluruh aturan tersebut secara utuh sebelum menyampaikan pertimbangan kepada PPK.
“BKD dan Baperjakat harus mempelajari secara utuh dan memberikan pertimbangan sesuai peraturan-peraturan yang kami sampaikan ini kepada PPK. Sehingga PPK tidak keliru mengambil keputusan untuk menempatkan orang di jabatan tertentu sebagai ASN,” ujarnya.
Menurut Nanga, pertimbangan yang tidak cermat dapat berujung pada keputusan kepegawaian yang dipersoalkan dan bahkan menjadi objek gugatan di pengadilan.
Ia juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pertimbangan mutasi bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan.
“Kalau secara pribadi, ketidakmampuan dalam memberikan pertimbangan kepada PPK sehubungan dengan mutasi ini harus berjiwa besar untuk mundur dari jabatan yang dipegang oleh Baperjakat dan BKD,” tegasnya.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu