BPOM Dapat Rp509 Miliar untuk Awasi MBG, Fokus Baru Bukan Sekadar Surveilans tapi Cegah Keracunan

Baca Juga

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan 2025-2026 Diusut

Selama pelaksanaan program MBG, BPOM telah memiliki sejumlah mekanisme pengawasan. Langkah tersebut mencakup surveilans, edukasi kepada pihak terkait serta mitigasi terhadap potensi persoalan keamanan pangan.

Namun, hasil pembahasan dengan Komisi IX DPR membawa penekanan baru dalam penggunaan anggaran. Pengawasan diminta tidak berhenti pada surveilans dan penanganan, tetapi lebih agresif diarahkan untuk mencegah persoalan sebelum terjadi.

“Khususnya selain surveilansinya, edukasinya, kemudian mitigasinya, Komisi IX mengusulkan untuk refocussing ke arah pencegahan. Khususnya pencegahan kejadian luar biasa atau pencegahan keracunan,” pungkasnya.

Baca Juga

Abdul Mu’ti Tegaskan Guru Tak Wajib Cicipi Makan Bergizi Gratis, Hanya Awasi Distribusi

Bagi BPOM, penguatan aspek pencegahan menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan aman. Terlebih, program tersebut menyangkut penyediaan makanan dalam jumlah besar dan menyasar masyarakat luas.

Taruna menegaskan tambahan anggaran Rp509 miliar akan dioptimalkan sesuai peruntukannya. BPOM juga akan memperkuat langkah pengawasan agar potensi masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat diminimalkan.

Di sisi lain, tambahan Rp509 miliar tersebut baru sebagian dari kebutuhan anggaran BPOM secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan lembaga, kebutuhan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi mencapai Rp4,7 triliun.

Baca Juga

Dari Jenderal hingga Politisi, Nanik Deyang: Kalau Langgar, Dapur MBG Tetap Saya Tutup

“Kami sebetulnya menginginkan total anggaran Badan POM itu berdasarkan tugas pokok kami, itu seharusnya Rp4,7 triliun. Dan itu sangat rasional. Rp4,7 triliun. Tapi itu belum menjadi kenyataan. Itu usulan kami,” ujarnya.

BPOM masih akan mengikuti pembahasan anggaran berikutnya. Lembaga tersebut berharap kebutuhan tambahan anggaran dapat kembali diperjuangkan hingga angka definitif ditetapkan sekitar satu bulan mendatang.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu