Bentrokan Sengketa Lahan di Manggarai Barat Pecah, Diwarnai Aksi Anarkis dan Pembakaran

LABUAN BAJO, iNewsSumba.id - Bentrok terbuka antar kelompok warga akibat sengketa lahan kembali mengguncang Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Insiden yang terjadi di kawasan Lengkong Warang, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Rabu (29/7/2026) pagi, sempat memicu kepanikan setelah aksi saling serang disertai pembakaran kendaraan milik warga.

Dikutip dari Tribrata News NTT disebutkan peristiwa itu melibatkan dua kelompok masyarakat yang dikenal sebagai Pihak Rareng dan Pihak Mbehal. Ratusan warga dari kedua kubu dilaporkan berkumpul di lokasi lahan yang menjadi objek sengketa sejak pagi hari.

Situasi mulai memanas sekitar pukul 06.30 WITA. Adu mulut yang terjadi di lokasi berkembang menjadi bentrokan fisik hingga berujung pada aksi anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran sejumlah sarana serta kendaraan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Mendapat laporan dari masyarakat, Polres Manggarai Barat bergerak cepat dengan menerjunkan personel gabungan dari Satuan Samapta, Satuan Intelkam, Satuan Reskrim serta jajaran Polsek untuk melakukan penyekatan dan memisahkan massa yang terlibat bentrokan.

Langkah cepat aparat kepolisian berhasil mencegah konflik meluas. Massa dari kedua kubu dipisahkan sehingga situasi perlahan dapat dikendalikan meski aparat keamanan masih disiagakan di kawasan tersebut.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang mengatakan pihaknya langsung merespons laporan masyarakat begitu menerima informasi adanya bentrokan.

"Begitu menerima panggilan darurat dari masyarakat, kami langsung mengerahkan personil gabungan ke Lengkong Warang untuk melakukan penyekatan dan pemisahan massa. Saat ini situasi di lokasi bentrokan berangsur dapat kita kendalikan, meski personil tetap disiagakan dalam status siaga ketat," ujar AKBP Christian, Rabu siang.

Kapolres menegaskan sengketa hak atas tanah tidak boleh diselesaikan melalui aksi kekerasan maupun pengerahan massa. Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau dengan sangat agar masyarakat tidak terprovokasi. Sengketa hak atas tanah merupakan kewenangan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah—baik melalui pengadilan maupun mediasi resmi bersama Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)—bukan dengan mengandalkan kekuatan massa atau tindakan main hakim sendiri," tegasnya.

Selain mengedepankan pendekatan persuasif, Polres Manggarai Barat memastikan seluruh tindakan pidana yang terjadi selama bentrokan akan diproses sesuai ketentuan hukum.

Tim Satreskrim kini telah memasang garis polisi, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah barang bukti, sekaligus mendata kerugian material maupun kemungkinan adanya korban akibat bentrokan tersebut.

Kapolres menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku pembakaran maupun pengrusakan fasilitas selama konflik berlangsung.

Sebagian dampak dari bentrok warga di Manggarai Barat, NTT (Foto: istimewa)

"Polres Manggarai Barat tidak akan mentolerir segala bentuk aksi vigilante atau main hakim sendiri. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran, pengrusakan barang, maupun mengompori massa hingga terjadi kekerasan, akan kami proses hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata AKBP Christian.

Sebagai langkah lanjutan, Polres Manggarai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Pertanahan Nasional merencanakan mediasi resmi yang akan mempertemukan tokoh masyarakat dari kedua kelompok yang bersengketa guna mencari penyelesaian damai.

Sementara itu, satu peleton personel gabungan tetap ditempatkan di sejumlah titik rawan di kawasan Lengkong Warang untuk mengantisipasi bentrokan susulan sekaligus menjamin keamanan masyarakat hingga situasi benar-benar kondusif.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu