Dugaan Agenda Tersembunyi di Balik Pelaporan JK, Jubir: Upaya Pembungkaman Tokoh Bangsa

JAKARTA, iNewsSumba.id – Polemik pelaporan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait dugaan penistaan agama terus bergulir. Pihak JK menilai laporan yang dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke Polda Metro Jaya diduga memiliki agenda tersembunyi.

Juru Bicara JK, Husain Abdullah, mengungkapkan bahwa munculnya laporan tersebut beriringan dengan pernyataan JK yang menyarankan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazah aslinya demi meredam polemik di tengah masyarakat.

“Memang menarik mencermati fenomena munculnya serangan di media sosial terhadap Pak JK pasca-pelaporan terkait kasus ijazah Jokowi. Apakah serangan bertubi-tubi itu upaya untuk membungkam Pak JK? Bisa saja benar,” ujar Husain dalam keterangannya.

Menurut Husain, pelaporan tersebut berpotensi menjadi bentuk pembungkaman terhadap suara kritis seorang tokoh bangsa yang selama ini dikenal vokal dalam menjaga demokrasi.

Ia menilai, upaya memutarbalikkan fakta justru dapat menimbulkan reaksi balik dari masyarakat. Dukungan terhadap JK, kata dia, mengalir dari berbagai kalangan yang menilai mantan Wakil Presiden itu memiliki niat baik.

“Untuk membungkam Pak JK dengan pemutarbalikan fakta dan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada, bukan tanpa risiko balik. Buktinya saat ini, tanpa diminta justru banyak yang membela Pak JK,” tuturnya.

Husain juga mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh umat Kristiani telah melakukan komunikasi dengan pihak JK dan memberikan pandangan positif terhadap pernyataan yang dipersoalkan.

“Dari kalangan tokoh umat Kristiani banyak yang memberi pandangan positif dan mendukung Pak JK. Mereka meyakini niat baik dan ketulusan Pak JK,” katanya.

Lebih jauh, Husain menegaskan bahwa pihak pelapor belum melakukan komunikasi langsung dengan JK. Padahal, menurutnya, dialog merupakan langkah yang lebih bermartabat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Karena hal yang dilaporkan tidak jelas pelanggarannya di mana. Harusnya yang dilapor adalah yang memotong video lalu mempostingnya dengan narasi menyesatkan. Itulah biang kerok sebenarnya yang harus dilaporkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pernyataan JK dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 merupakan refleksi atas pengalaman konflik di Poso dan Ambon, bukan tafsir ajaran agama.

Menurut Husain, JK hanya menggambarkan realitas sosiologis di mana kedua pihak yang bertikai menggunakan jargon agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai saat kerusuhan Poso dan Ambon, bukan pendapat pribadi beliau,” jelasnya.

Dalam ceramah tersebut, JK justru menegaskan bahwa tindakan saling membunuh tidak dibenarkan oleh agama mana pun.

“Maka Pak JK mengatakan Anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian,” pungkas Husain.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu