Konflik Timur Tengah Memanas, PMKRI Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Energi Nasional

JAKARTA, iNewsSumba.id – Konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Situasi tersebut mendorong Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempercepat kemandirian energi nasional melalui akselerasi transisi energi berkelanjutan.

Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Akselerasi Transisi Energi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Margasiswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). Diskusi ini membahas dampak konflik global terhadap ketahanan energi nasional.

Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Maria A. F. G. Sukmaniara, menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih sangat tinggi dan menjadi ancaman serius di tengah situasi geopolitik global yang tidak stabil.

“Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional yang terhubung langsung dengan fluktuasi perdagangan global. Konflik di Timur Tengah saat ini berdampak pada 20 persen pasokan minyak dunia, dan Indonesia mulai merasakan imbasnya. Transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi kemandirian energi,” ujarnya.

Menurutnya, ide besar transisi energi tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus segera diterjemahkan dalam kebijakan teknis yang memiliki indikator pencapaian jelas dan terukur.

Ia juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam di sektor energi, khususnya di sektor hulu, agar proses transisi energi tidak berjalan tanpa arah dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Situasi hari ini menuntut kita untuk mendukung langkah strategis pemerintah demi stabilitas harga energi di dalam negeri. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama di atas gejolak ekonomi global,” tegasnya.

Diskusi tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM yang memaparkan perkembangan bauran energi nasional.

Pemerintah mencatat progres bauran energi nasional saat ini telah mencapai angka 15,75 persen dan terus ditingkatkan melalui berbagai program energi terbarukan di berbagai daerah.

PMKRI menilai percepatan transisi energi harus menjadi agenda strategis nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi impor yang rentan terhadap konflik global.

Diskusi ini menjadi bagian dari kontribusi pemikiran mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional, khususnya di sektor energi dan ketahanan ekonomi nasional.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu