Gubernur NTT Melki Laka Lena Bakal Rumahkan 9.000 PPPK, APBD Tertekan dan UU HKPD Jadi Pemicu

KUPANG, iNewsSumba.id – Kebijakan besar tengah disiapkan Melki Laka Lena. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyatakan sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT terancam dirumahkan.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam siaran langsung bersama sebuah radio nasional, Kamis (26/2/2026). Nada bicaranya tenang, tetapi substansinya mengguncang ribuan keluarga.

Baca Juga

Upah Minimum Provinsi NTT 2026 Naik Rp126 Ribu, Laka Lena: Cara Hitung Gunakan Alpha 0,7

Menurut Melki, langkah tersebut tak bisa dihindari. APBD NTT disebut dalam kondisi terbatas, sementara regulasi baru dari pusat akan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen mulai 2027.

“Kondisi APBD NTT yang terbatas, terutama akibat turunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, membuat Pemprov NTT harus melakukan penyesuaian berdampak pada ribuan PPPK. Tahun depan ini akan berlaku UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, belanja PNS harus 30 persen, harus itu,” tegas Melki.

Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Aturan tersebut mengharuskan daerah mengatur ulang komposisi belanja agar tidak didominasi pengeluaran pegawai.

Baca Juga

Siapkan Gugatan Rp23 Miliar, Enny Anggrek Tuntut Pemulihan Nama Baik dan Pertanggungjawaban Bank NTT

Saat ini jumlah PPPK di lingkup Pemprov NTT mencapai sekitar 12.000 orang. Seluruhnya digaji dari APBD provinsi. Jika pembatasan 30 persen diterapkan tanpa perubahan regulasi, beban fiskal disebut tidak lagi seimbang.

Melki mengaku telah memanggil Kepala BKD dan Kepala Keuangan daerah untuk menghitung skenario terburuk. Hasilnya, sekitar 9.000 PPPK harus dirumahkan jika kebijakan pusat tidak berubah.

“Dari 12.000 PPPK yang punya pemda itu, 9.000 harus saya rumahkan. Ini belum bicara rakyat miskin yang lain, saya punya beban sekarang urus 9.000 PPPK yang harus saya cari cara bagaimana supaya bisa hidup,” ujarnya.

Baca Juga

NTT di Garis Depan Perang Iklim: Kaum Muda Kini Ambil Alih Panggung

Kebijakan ini, kata Melki, bukan semata efisiensi. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya menyelamatkan ruang fiskal agar pembangunan tidak tersandera belanja rutin.

“Kalau aturan itu tidak berubah, ini satu republik semua kepala daerah mesti cari cara,” tandasnya.

Isu perumahan 9.000 PPPK di NTT kini menjadi sorotan publik. Di tengah keterbatasan fiskal dan regulasi yang ketat, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas anggaran atau mempertahankan ribuan tenaga kerja kontrak.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu