Pajak Diperdagangkan, Publik Kian Tersentak oleh Skandal Diskon Pajak Rp75 Miliar

JAKARTA, iNewsSumba.id – Skandal diskon pajak PT Wanatiara Persada (WP) bukan hanya soal angka Rp75 miliar yang dipangkas menjadi Rp15,7 miliar. Kasus ini dinilai menyentuh hal yang jauh lebih dalam, kepercayaan publik pada institusi pajak.

Di tengah upaya pemerintah menggencarkan penerimaan negara untuk pembangunan, justru ada oknum yang menjadikan pajak sebagai ladang transaksi. Bukan rahasia lagi, pajak adalah tulang punggung keuangan negara.

Namun ketika tulang punggung ini dipelintir, seluruh tubuh negara ikut kehilangan keseimbangan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan fakta mencengangkan. Uang hasil korupsi yang disita KPK ternyata lebih besar dari fee suap yang sebelumnya terungkap.

“Kami menemukan barang bukti Rp6,3 miliar lebih. Dan itu diakui berasal dari praktik yang sama, bukan hanya PT WP,” ungkap Asep.

Artinya, permainan ini bukan kebetulan. Ada pola, ada keberulangan, dan ada keyakinan pelaku bahwa sistem bisa dipermainkan. Bahwa pajak bisa dinegosiasikan. Bahwa kewajiban negara dapat berubah menjadi komoditas.

Namun Asep menyebut, KPK masih berhati-hati. “Ada beberapa wajib pajak lain, tapi belum bisa kami buka detailnya. Itu bagian dari pengembangan perkara,” katanya.

Saat ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bukan sembarang pegawai. Ada kepala kantor pajak, kepala seksi, tim penilai, konsultan, hingga pihak perusahaan. Semua saling terhubung, saling menopang, dan saling membutuhkan dalam lingkaran kejahatan.

Dalam kasus ini, PT WP seharusnya membayar pajak Rp75 miliar. Namun lewat rekayasa internal, nilai itu ditekan hingga Rp15,7 miliar. Selisih puluhan miliar itu seakan menguap, berubah menjadi “kesepakatan” yang dibayar dengan fee Rp8 miliar.

Kisah ini seperti ironi panjang. Di saat rakyat diminta taat pajak, di saat pelaku UMKM didorong disiplin pajak, justru ada aparat yang memperdagangkan kewajiban negara.

“Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini kejahatan yang merusak kepercayaan publik,” tegas Asep.

Karena pada akhirnya, negara tidak hanya hidup dari angka, tetapi dari kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu dirusak, luka yang muncul tidak cepat sembuh.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu