KPK Sita Dokumen dan Uang Asing di Rumah Plt Gubernur Riau, Jejak Pemerasan Anggaran PUPR Menguat

JAKARTA, iNewsSumba.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri jejak dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret lingkaran elite Pemerintah Provinsi Riau. Terbaru, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Senin (15/12/2025).

Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Dari lokasi itu, KPK menyita sejumlah barang bukti penting.

Baca Juga

Dikepung Masalah Aset, KPK Ultimatum Pemda Sumba Timur Ambil Langkah Tegas

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan langsung dengan perkara yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

“Dalam penggeledahan hari ini penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di dinas PUPR,” ujar Budi kepada wartawan.

Tak hanya dokumen, penyidik juga menemukan uang tunai dalam berbagai pecahan dan mata uang. Uang tersebut diamankan dari rumah pribadi SF Hariyanto yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur Riau.

Baca Juga

KPK Peringatkan DPRD dan Eksekutif Sumba Timur soal Pokir Titipan: Stop Praktik Uang Ketuk Palu!

“Penyidik juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,” kata Budi.

KPK belum merinci jumlah uang yang disita. Menurut Budi, seluruh uang tersebut masih dalam tahap penghitungan oleh tim penyidik.

“Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara,” ujarnya.

Baca Juga

Dari Hobi hingga Bahasa Daerah, Ini Jurus KPK Membuka Mulut Saksi Tertutup

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.

Kasus ini mencuat ke publik setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada awal November 2025, yang membuka tabir dugaan praktik pemerasan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu