Gelombang PHK Pekerja Media Menggila, Pakar Minta Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton

Baca Juga

Presiden Prabowo Terbitkan PP No. 6/2025: Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Ditingkatkan!

Terkait solusi, Haryanto menyebut adanya wacana bantuan pemerintah kepada media. Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme independen agar bantuan itu tidak mematikan fungsi kontrol media terhadap kekuasaan.

“Bantuan harus dikelola lembaga independen. Agar media tetap bisa mengkritik pemerintah meski mendapat dukungan dana. Ini bukan soal dana pemerintah, tapi dana publik untuk kepentingan publik,” jelasnya.

Meski baru sebatas wacana, Haryanto berharap inisiatif ini segera dikaji lebih serius. Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut, PHK massal di media bukan hanya mengancam nasib ribuan pekerja, tapi juga masa depan demokrasi di Indonesia.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu