Warga Desa Kambatatana Deklarasikan Anti Politik Uang, Politisasi Sara dan Berita Hoaks

SUMBA TIMUR, iNewsSumba.id – Warga dan perangkat Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Jumat (20/10/2023) petang lalu sepakat untuk menjadi Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif. Warga di wilayah ini bertekad untuk wujudkan pemilu yang bersih, jujur dan demokratis.

Momentum yang terlaksana di Rumah Budaya Tirta Hamu Li Panggolu itu juga menjadi ajang warga setempat untuk mendeklarasikan anti atau menolak politik uang, politisasi sara serta hoaks. Perwakilan tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda serta perempuan tergabung dengan 50 peserta dari ragam elemen dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Anwar Engga, komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

Ketua Panwascam Pandawai, Tatu Rija, dalam sambutannya sebelum deklarasi itu mengatakan data pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Pandawai  sebanyak 13. 223 pemilih,merupakan yang tertinggi ketiga di Sumba Timur setelah Kecamatan Kota Waingapu dan Kambera.  Juga dijelaskan alasan pihak Panwascam memilih Desa Kambatatana sebagai lokasi deklarasi.

“Memilih Desa Kambatatana sebagai tempat deklarasi ini karena kami menilai wilayah ini warga dan pemerintah desanya bisa saling menopang dan bersinergi. Juga momen ini menjadi bukti nyata sinergi Panwascam dengan aneka stake holder dalam melakukan pengawasan. Desa ini dengan DPT sebanyak 1.684  orang diharapkan bisa menjadi desa yatau kampung pelopor dan berfokus pada pengawasan partisipatif untuk Pemilu 2024,” papar Ketua Panwas yang akrab disapa Rambu Ika itu oleh rekan kerja dan mitranya itu.

Terkait politik uang, Rambu Ika lebih jauh menegaskan agar warga Kambatatana khususnya menjadi contoh pribadi yang menolak politik uang, politisasi sara dan penyebaran hoaks, kampenye hitam serta fitnah. Ia juga mengajak untuk bersama mengawasi mulai diri sendiri, menjadi pemilih yang cerdas.

“Ambu kei du ndui, paniya nama wuanggau ndui atau jangan kasih uang dan laporkan jika ada yang memberikan uang adalah semangat kita bersama di kampung dan desa ini. Kita jadikan wilayah ini sebagai contoh pelaksanaan pesta politik yang bersih dan bermartabat tanpa politik uang, politisasi sara dan penyebaran hoaks,” tandas Ika yang sebelumnya memperkenalkan Cristian Domu Wulang dan Martinus Bara Manggana Meha sebagai yang akan membantunya sebagai anggota Panwascam Pandawai itu.

Serda Arifudin selaku Babinsa ketika diberikan kesempatan memberikan sambutan siangkatnya mewakili Danposramil Pandawai juga menyatakan harapannya agar pelaksanaan pemilu nanti aman tenteram. Situasi itu harapnya bisa tercipta mulai masa kampanye hingga tuntasnya tahapan pemilu. Dan jika ditemukan ada pelanggaran oleh warga hendaknya jangan bertindak sendiri namun melaporkan pada pengawas mulai dari tingkatan terbawah untuk nantinya ditindaklanjuti institusi yang berkompeten.

Gerson Nggau Behar, Kepala Desa Kambatatana di tempat yang sama mengakui momentum pemilu sejak lama rentan terhadap politik uang. Namun demikian dengan deklarasi itu pihaknya bersama warga sudah satu tekad agar di wilayah itu tidak sampai ada yang melakukan politik uang, politisasi sara dan penyebaran hoaks.Warga jiga dimintainya untuk jangan gadai harga diri dengan uang jika ada tim sukses atau politisi yang memberikan uang.

“Jangan terima uang yang hanya 50 atau 100 ribu, tapi kemudian 5 tahun kita semua sengsara. Setelah orang yang berikan uang itu terpilih dan duduk justru tidak ada yang dia buat buat kita. Mau kita kritisi atau bicara ke yang bersangkutan sulit, dan bisa saja dikatakannya tidak perlu saya dengar kau punya bicara kan kamu sudah saya bayar?” ungkap Gerson.

Juga ditegaskan Gerson bahwa yang memberi dan menerima uang sama – sama bisa diproses hukum. Hal yang sama juga untuk penyebar hoaks, semuanya bisa terkena sanksi hukum.

“Hoaks harus dihindari, jangan sebarkan berita bohong. Contohnya di sini bicara ubi tapi karena mentalnya penyebar hoaks sampai ditempat lain justru yang dibilang kolak. Ingat moment politik pencobloasi itu hanya 2 jam setelah itu selesai.  Jangan kita provokasi dan termakan dengan itu karena bisa bisa hancurkan hubungan sosial yang sebelumnya harmonis,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kapolsek Pandawai Ipda Frensen Edwin Bengkiuk dan Camat Pandawai Christian Ndilu.

“Kami Polisi tidak terlibat aktif dalam politik dan tidak coblos dalam Pemilu tapi kami tidak buta akan politik. Ingat terima uang 50 atau 100 ribu dari aksi politik uang itu sama saja kita bangun pondasi demokrasi yang rapuh. Polisi memang ada yang suka ada yang tidak tapi tidak apa – apa karena memang Polisi itu pemutus kepentingan,” tandas Ipda Frensen.

Momen deklarasi Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif di Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur - Foto Kolase : iNewsSumba.id

“Perangkat desa mulai dari Kadusun, RW, RW hingga Kades hendaknya kita sama sama mengawasi dam jangan terlibat aktif dalam politik. Berikan contoh baik pada masyarakat. Ingat pula politik uang itu jika kita terlibat di dalamnya sama dengan kita menggadaikan diri kita. Terkait penyebaran hoaks lewat media sosial ingat pula bahwa Jari kita juga bisa jadi pengantar ke jeruji penjara,” tegas Camat Pandawai Christian Ndilu.

Diakhir sesi pemberian arahan dan motivasi, Anwar Anwar Engga selaku komisioner Bawaslu Sumba Timur menyatakan apreasiasinya pada semua pihak yang  hadir terutama warga dan pemerintag desa Kambatatana. Pihaknya yakin warga dan pemerintah setempat bisa menjadi contoh baik dan pelopor pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Selain itu semangat anti terhadap politik uang, politisasi sara dan penyebaran hoaks yang telah dideklarasikan akan bisa direalisasikan dalam menghadapi segala tahapan Pemilu 2024.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu