Menurut AHY, keputusan ini merupakan sikap kelembagaan yang didasarkan pada aturan konstitusi. Demokrat tidak ingin mengambil langkah politik yang berpotensi mendahului mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dia kemudian merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," katanya.
Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Demokrat memilih tidak masuk dalam pusaran spekulasi mengenai sejumlah nama yang berpotensi menggantikan Gibran. AHY menilai proses politik harus tetap berjalan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan rumor yang berkembang di tengah masyarakat.
AHY juga mengingatkan agar dinamika politik tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai perkembangan politik nasional.
"Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas AHY.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
