Menurut Syahganda, Yusril telah menjelaskan kepada Prabowo bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Pandangan tersebut dinilainya menjadi salah satu hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan di Istana.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden," tegasnya.
Syahganda menilai tidak masuk akal apabila Prabowo justru menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN, sementara Menteri Koordinator yang membidangi urusan hukum telah menyampaikan pandangan berbeda.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tuturnya.
Dia kembali menegaskan bahwa pandangan Yusril merupakan rujukan yang tepat dalam memahami persoalan tersebut. "Iya karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," ujarnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
