JAKARTA, iNewsSumba.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapat tambahan anggaran Rp509 miliar yang salah satunya diarahkan untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran tersebut akan difokuskan pada upaya pencegahan kejadian luar biasa (KLB) dan keracunan makanan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (2/9/2026). BPOM memastikan dana yang diperoleh akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pengawasan MBG.
“Kita bersyukur, Badan POM mendapat tambahan anggaran dari total yang kita minta yaitu mendapat tambahan Rp509 miliar. Nah, tapi kalau berdasarkan tupoksi kami, seharusnya kita membutuhkan tambahan Rp2,4 triliun,” kata Taruna usai rapat.
Menurut Taruna, pengawasan terhadap MBG tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan ketika persoalan telah muncul. Karena itu, pendekatan pencegahan akan diperkuat agar potensi keracunan maupun KLB dapat ditekan sejak awal.
“Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, kita dapat tambahan anggaran yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, kurang lebih Rp509 miliar. Dari total Rp509 miliar yang itu, tentu kita akan berjanji akan menjalankan itu secara maksimal. Khususnya, berdasarkan masukan dari Komisi IX, kita perkuat pada pencegahannya,” ungkapnya.
Selama pelaksanaan program MBG, BPOM telah memiliki sejumlah mekanisme pengawasan. Langkah tersebut mencakup surveilans, edukasi kepada pihak terkait serta mitigasi terhadap potensi persoalan keamanan pangan.
Namun, hasil pembahasan dengan Komisi IX DPR membawa penekanan baru dalam penggunaan anggaran. Pengawasan diminta tidak berhenti pada surveilans dan penanganan, tetapi lebih agresif diarahkan untuk mencegah persoalan sebelum terjadi.
“Khususnya selain surveilansinya, edukasinya, kemudian mitigasinya, Komisi IX mengusulkan untuk refocussing ke arah pencegahan. Khususnya pencegahan kejadian luar biasa atau pencegahan keracunan,” pungkasnya.
Bagi BPOM, penguatan aspek pencegahan menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan aman. Terlebih, program tersebut menyangkut penyediaan makanan dalam jumlah besar dan menyasar masyarakat luas.
Taruna menegaskan tambahan anggaran Rp509 miliar akan dioptimalkan sesuai peruntukannya. BPOM juga akan memperkuat langkah pengawasan agar potensi masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat diminimalkan.
Di sisi lain, tambahan Rp509 miliar tersebut baru sebagian dari kebutuhan anggaran BPOM secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan lembaga, kebutuhan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi mencapai Rp4,7 triliun.
“Kami sebetulnya menginginkan total anggaran Badan POM itu berdasarkan tugas pokok kami, itu seharusnya Rp4,7 triliun. Dan itu sangat rasional. Rp4,7 triliun. Tapi itu belum menjadi kenyataan. Itu usulan kami,” ujarnya.
BPOM masih akan mengikuti pembahasan anggaran berikutnya. Lembaga tersebut berharap kebutuhan tambahan anggaran dapat kembali diperjuangkan hingga angka definitif ditetapkan sekitar satu bulan mendatang.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
