SAMARINDA, iNewsSumba.id – Kontroversi renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur membuka diskursus baru soal transparansi anggaran di daerah. Gubernur Rudi Mas’ud pun merespons dengan langkah korektif yang cukup signifikan.
Sorotan publik bermula dari rencana renovasi bernilai Rp25 miliar yang memuat sejumlah fasilitas mewah termasuk kursi pijat. Kritik berkembang cepat, terutama di media sosial, hingga memicu gelombang ketidakpercayaan.
Rudi mengakui bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Kritik ini adalah bentuk cinta terhadap daerah,” ujarnya.
Sebagai respons, ia memastikan akan melakukan audit ulang terhadap seluruh paket renovasi secara terbuka dan transparan.
Langkah audit ini diharapkan dapat mengurai persoalan sekaligus memberikan kejelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, Rudi juga berjanji akan menyesuaikan fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan relevan dengan kebutuhan kedinasan.
Ia menilai bahwa jabatan publik harus mencerminkan kesederhanaan, bukan kemewahan yang berlebihan.
“Ke depan, fasilitas pimpinan akan disesuaikan agar lebih sederhana dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal adanya perubahan paradigma dalam tata kelola fasilitas pejabat daerah.
Meski demikian, publik masih menaruh harapan besar pada implementasi janji tersebut.
Transparansi bukan sekadar pernyataan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan secara konsisten.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
