JAKARTA, iNewsSumba.id – PDI Perjuangan resmi menyatakan sikap bahwa pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sikap tersebut disampaikan dalam rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu. Bagi PDIP, pilkada langsung menjadi instrumen penting untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah.
Dalam forum tersebut, PDIP menegaskan bahwa rakyat tidak boleh kehilangan hak menentukan pemimpinnya. Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham bahkan secara jelas menyebut bahwa pilkada langsung merupakan pilar penting bagi demokrasi Indonesia. “Rakernas I menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pilkada langsung,” katanya.
Di sisi lain, PKB merespons sikap tersebut dengan pandangan yang lebih reflektif. Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengakui bahwa pilkada langsung memiliki nilai demokrasi yang besar. Namun, ia menekankan perlunya pembenahan sistem agar pelaksanaan pilkada tidak terus terjebak pada biaya tinggi dan politik transaksional. “Yang kita perlukan sekarang adalah penyempurnaan sistem,” ujarnya.
Daniel menyebut, usulan penggunaan e-voting menjadi salah satu ruang inovasi yang patut dipertimbangkan. Selain lebih modern, mekanisme ini dinilai mampu mempercepat proses dan mengurangi potensi kecurangan. Namun ia menegaskan kembali bahwa kesiapan nasional menjadi syarat mutlak sebelum sistem tersebut diberlakukan.
“E-voting membutuhkan kesiapan matang dari infrastruktur, keamanan sistem, regulasi, hingga kepercayaan publik. Saat ini hal itu masih harus disempurnakan sebelum diterapkan,” kata Daniel. Pernyataan ini menegaskan bahwa teknologi tidak boleh dipaksakan hanya karena alasan modernisasi.
Di tengah perbedaan sikap politik, Daniel mengingatkan bahwa tujuan utama tetap sama: memastikan rakyat memiliki peran sentral dalam demokrasi. Karena itu, setiap keputusan tentang format pilkada harus lahir dari kajian kuat, bukan sekadar kompromi politik.
Ia juga menilai pentingnya pemerintah menjaga ruang dialog tetap terbuka. Dengan melibatkan publik, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, maka keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, baik PDIP maupun PKB sama-sama menempatkan demokrasi sebagai hal utama. Perbedaan pandangan justru menjadi bagian dari dinamika politik sehat yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih hidup dan terus mencari bentuk terbaiknya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
