JAKARTA, iNewsSumba.id — Kritik terhadap penggunaan sirene dan rotator oleh pejabat negara kian deras. Pengamat transportasi publik Djoko Setijowarno menyebut praktik tersebut sudah menimbulkan ketidakadilan di jalan raya.
“Penggunaan sirene dan rotator yang tidak sesuai aturan menciptakan ketidakadilan, mengganggu ketenangan, dan merusak esensi dari tujuannya sebagai alat keselamatan,” kata Djoko kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Ia menilai bahwa pengawalan di jalan raya seharusnya dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. “Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.
Djoko menyebut penolakan masyarakat tidak muncul tanpa alasan. Baginya, suara sirene yang bising di tengah kemacetan Jakarta menimbulkan keresahan yang berkelanjutan. “Masyarakat semakin vokal menuntut penegakan hukum yang lebih ketat dan penggunaan strobo yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
