Agus juga menyanyangkan perilaku Kepala KUPP kelas III Wonreli, Mohammad Yahya Maricar yang sempat menghubungi perusahaannya bukan sebagai regulator tapi justru mempertanyakan soal harga atau biaya. Hal mana sebut dia tentu tidak menjadi ranah atau tupoksi KUPP.
Karena itu, Agus berharap para pihak yang terlibat dalam carut marut persoalan ini mengedepankan aturan dan regulasi, bukannya malah mengangkangi dan abaikan aturan. Menurutnya, perushaan besar sekelas PT. BTR agar tidak terpengaruh oleh harga yang murah karena tolok ukur harga PBM adalah upah buruh ditambah biaya MCU, APD, sertifikasi keahlian dan lainnya. Sementara harga yang ditawarkan PT. SLS di bawah standar.
"Takutnya kalau harga jadi pertimbangan utama, nanti gaji atau upah buruh dibawah UMR atau ketentuan TKBM di wilayah MBD yang berpotensi memicu polemik dilapangan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah PT. BTR itu sendiri,dan tentunya tenaga kerja," imbuh Agus
“Tentu kalau terus dibiarkan seperti ini, kami akan terus berupaya dan bersuara. Kami minta Dirjen untuk bersikap demi tegaknya aturan yang mana tentunya ke depan akan sangat membantu kami dan para tenaga kerja kami yang sebelumnya sangat bergantung pada pekerjaan ini, namun secara sepihak justru jadi korban,” timpal Agus.
Kembali ke Thomas Maliara, dirinya mengaku sempat ditelpon Usman Husin. Namun percakapan via telpon itu justru tidak dipahami titik ujungnya.
"Kalau pak Usman lain lagi, telpon minta kalau bisa kegiatan muatnya jalan dulu, artinya pakai perizinan PT Antares dulu, nanti hari senin baru Dia (Usman) berurusan sama saya, dan saya sendiri jujur, tidak mengerti maksudnya, Dia juga bilang bersyukur bisa komunikasi sama saya, jugaminta kalau main ke Kupang harus ketemu dia, jadi saya juga bingung, "urai Thomas.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
