Polda NTT dan Kementerian HAM Bahas Dugaan Pelanggaran HAM dalam Perkara Bupati Kupang
Proses penyidikan, menurut penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan, tidak hanya mengandalkan keterangan para saksi. Penyidik juga melakukan investigasi guna memperoleh gambaran peristiwa secara lebih utuh dan menyeluruh.
Kabidhumas Polda NTT menegaskan bahwa setiap tahapan penegakan hukum harus berjalan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Oce Boymau, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Jean Sunbanu, serta sejumlah pejabat dan staf Kementerian HAM lainnya.
Setelah pertemuan bersama Kapolda, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan internal untuk mendalami berbagai aspek yang menjadi perhatian bersama, terutama mengenai hubungan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Polda NTT berharap koordinasi dengan Kementerian HAM dapat memperkuat kesamaan pemahaman antarlembaga. Dengan demikian, penanganan perkara yang menjadi perhatian publik dapat berlangsung sesuai prosedur hukum dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu