Polda NTT dan Kementerian HAM Bahas Dugaan Pelanggaran HAM dalam Perkara Bupati Kupang
KUPANG, iNewsSumba.id – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kunjungan jajaran Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Mapolda NTT, Jumat (20/11/2026) sore.
Seperti dipublikasikan Tribrata News NTT disebutkan, pertemuan yang berlangsung di Ruang Video Conference Mapolda NTT tersebut menjadi perhatian karena salah satu agenda pembahasannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam perkara yang melibatkan Bupati Kupang dan saat ini sedang ditangani melalui proses penyidikan oleh Polda NTT.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menerima langsung rombongan Kementerian HAM yang dipimpin Direktur Pelayanan Kementerian HAM, Osbin Samosir. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTT.
Kapolda didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol. Ricardo Condrat Yusuf serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. FX. Irwan Arianto.
Melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, Kapolda menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan, terutama dalam menangani persoalan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penghormatan terhadap HAM.
Salah satu isu yang dibicarakan secara khusus adalah dugaan pelanggaran HAM terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang. Dalam pembahasan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen jajarannya untuk menangani perkara secara maksimal, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Proses penyidikan, menurut penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan, tidak hanya mengandalkan keterangan para saksi. Penyidik juga melakukan investigasi guna memperoleh gambaran peristiwa secara lebih utuh dan menyeluruh.
Kabidhumas Polda NTT menegaskan bahwa setiap tahapan penegakan hukum harus berjalan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Oce Boymau, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Jean Sunbanu, serta sejumlah pejabat dan staf Kementerian HAM lainnya.
Setelah pertemuan bersama Kapolda, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan internal untuk mendalami berbagai aspek yang menjadi perhatian bersama, terutama mengenai hubungan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Polda NTT berharap koordinasi dengan Kementerian HAM dapat memperkuat kesamaan pemahaman antarlembaga. Dengan demikian, penanganan perkara yang menjadi perhatian publik dapat berlangsung sesuai prosedur hukum dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu