Bupati Sumba Timur Hormati Putusan PTUN, Pemkab Masih Kaji Langkah Banding
WAINGAPU, iNewsSumba.id – Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai kebijakan mutasi dan demosi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sikap tersebut disampaikan Umbu Lili Pekuwali saat ditemui awak media di Kantor Bupati Sumba Timur, Senin (16/11/2026) siang lalu. Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih melakukan penelaahan terhadap salinan putusan PTUN sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Menurutnya, Pemkab Sumba Timur tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan, mengingat masih tersedia waktu 14 hari untuk mempertimbangkan upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penelaahan ini dilakukan guna menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah Pemkab akan mengajukan banding atau tidak,” jelas Bupati Umbu Lili Pekuwali kepada awak media.
Ia menegaskan, penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari sikap pemerintah daerah dalam menjalankan proses hukum. Namun, keputusan terkait langkah lanjutan tetap harus didasarkan pada hasil kajian terhadap substansi putusan tersebut.
Di sisi lain, Umbu Lili menyampaikan bahwa kebijakan mutasi ASN yang sebelumnya dilakukan Pemkab Sumba Timur telah mengacu pada mekanisme dan regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Proses mutasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, yang menjadi acuan dasar dalam penyusunan aturan turunan seperti Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum. Karena itu, setiap keputusan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan konsekuensi hukum dari putusan PTUN.
Dengan demikian, Pemkab Sumba Timur kini berada dalam tahapan mencermati putusan pengadilan sekaligus mempertimbangkan kemungkinan penggunaan hak hukum yang masih tersedia. Pemerintah daerah menegaskan akan tetap menghormati proses peradilan yang berjalan.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu