Harga Jagung Petani Tak Boleh di Bawah Rp5.500 per Kg, Bapanas Tegaskan Aturan Pembelian
JAKARTA, iNewsSumba.id – Pemerintah memperketat perlindungan terhadap petani jagung melalui pengaturan harga pembelian berdasarkan kadar air dan lokasi transaksi. Salah satu ketentuan yang ditegaskan adalah harga pembelian jagung dengan kadar air 18–20 persen di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah petani mengalami kerugian akibat anjloknya harga jagung saat musim panen. Melalui mekanisme ini, Perum Bulog diwajibkan menyerap hasil panen petani apabila harga pasar mengalami penurunan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan, mengatakan pemerintah telah menyiapkan instrumen perlindungan harga agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya.
"Pemerintah mendorong petani menjual jagung kepada Bulog. Ketika harga di tingkat petani turun, Bulog wajib membeli sesuai HPP," ujar Hermawan dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Selain harga Rp5.500 per kilogram untuk jagung berkadar air 18–20 persen di tingkat petani, pemerintah juga menetapkan HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebesar Rp6.400 per kilogram di tingkat gudang Bulog.
Hermawan menjelaskan, HPP merupakan batas bawah yang menjadi acuan pemerintah melalui Bulog dalam melakukan pembelian jagung dari petani. Artinya, mekanisme tersebut memberikan perlindungan ketika harga komoditas di pasaran mengalami tekanan.
Meski demikian, petani tetap memiliki kebebasan menjual hasil panennya dengan harga lebih tinggi apabila kondisi pasar sedang menguntungkan. Pemerintah tidak menetapkan HPP sebagai harga maksimum yang membatasi keuntungan petani.
"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi," katanya.
Ketentuan harga tersebut tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. Kebijakan ini juga berkaitan dengan penugasan Bulog untuk menyerap sedikitnya 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026.
Pemerintah berharap pengaturan harga dan kewajiban penyerapan tersebut dapat memberikan kepastian pasar bagi petani jagung sekaligus mencegah praktik pembelian dengan harga yang merugikan produsen.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu