Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Syahganda Bantah Gibran, Sebut Prabowo Tak Pernah Sarankan Tempuh PTUN soal Ijazah
Advertisement . Scroll to see content

AHY Sudah Konsultasi dengan SBY soal Cawapres Pengganti Gibran, Ini Sikap Partai Demokrat

Jum'at, 13 November 2026 | 11:17 WIB
  • author Tim iNews
AHY Sudah Konsultasi dengan SBY soal Cawapres Pengganti Gibran, Ini Sikap Partai Demokrat
AHY kala mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) silam (Foto: istimewa)

JAKARTA,, iNewsSumba.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan keputusan partainya untuk tidak mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka telah dikonsultasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut dilakukan pada Jumat pagi (13/11/2026), sebelum AHY menyampaikan sikap resmi partai kepada publik di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat.

AHY menegaskan, Demokrat tidak memiliki agenda untuk mengajukan kader maupun tokoh tertentu sebagai kandidat pengisi jabatan wakil presiden. Partainya memilih menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengusulan calon.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," ujar AHY dalam konferensi pers tersebut.

Menurut AHY, keputusan ini merupakan sikap kelembagaan yang didasarkan pada aturan konstitusi. Demokrat tidak ingin mengambil langkah politik yang berpotensi mendahului mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dia kemudian merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," katanya.

Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Demokrat memilih tidak masuk dalam pusaran spekulasi mengenai sejumlah nama yang berpotensi menggantikan Gibran. AHY menilai proses politik harus tetap berjalan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan rumor yang berkembang di tengah masyarakat.

AHY juga mengingatkan agar dinamika politik tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai perkembangan politik nasional.

"Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas AHY.

 

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut