Kayu Hanyut Jadi Aset Rekonstruksi Pascabanjir, Pemerintah Siapkan Mekanisme Ketat

JAKARTA, iNewsSumba.id – Banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga membawa ribuan batang kayu ke pemukiman. Kini, pemerintah memanfaatkan kayu-kayu itu sebagai aset rekonstruksi yang dapat membantu warga bangkit lebih cepat.

Dirjen PHL Kemenhut, Laksmi Wijayanti mengatakan bahwa selama ini kayu hanyut sering dianggap sebagai sisa bencana. Namun dalam kondisi terbatasnya akses logistik, kayu tersebut justru menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan warga.

“Materiel kayu yang terbawa banjir dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah, jembatan darurat, dan fasilitas publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Laksmi menekankan bahwa pemanfaatan kayu ini tetap memiliki jalur legal yang jelas. Kayu hanyut masuk kategori kayu temuan sehingga pengelolaannya mengikuti UU 18/2013 serta prinsip keterlacakan.

Kementerian mewajibkan pelaporan setiap pengambilan kayu untuk mencegah adanya pihak yang menyusupkan kayu hasil tebangan liar ke dalam pendistribusian. Menurut Laksmi, pelaporan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk memastikan tidak ada praktik ilegal yang merugikan negara.

“Setiap pemanfaatan harus tercatat agar tidak membuka peluang pencucian kayu,” kata dia.

Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, penyaluran kayu dilakukan secara terpadu antara Kemenhut, pemda, dan aparat penegak hukum. Pola ini diterapkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan kayu benar-benar sampai ke masyarakat.

Kerja kolektif ini juga memastikan bahwa sarana rekonstruksi seperti jembatan darurat dan tanggul bisa dibangun lebih cepat. Di sejumlah daerah, kayu hanyut menjadi satu-satunya material yang bisa diperoleh tanpa menunggu kiriman logistik dari luar kota.

Langkah Kemenhut ini dinilai mampu mempercepat pemulihan di wilayah yang terisolasi akibat banjir. Kayu menjadi solusi praktis di tengah rusaknya akses transportasi.

Meski demikian, seluruh pemanfaatan tetap berada dalam pengawasan ketat. Laksmi mengatakan pemerintah ingin menghindari celah penyimpangan yang sering muncul di tengah situasi darurat.

“Kami memastikan setiap batang kayu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Kemenhut berharap kebijakan ini menjadi contoh bahwa pemulihan bencana dapat dilakukan cepat tanpa mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan hutan.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu