Menkeu Purbaya Minta Bea Cukai Jelaskan Status Koordinasi dengan Bandara IMIP Morowali

JAKARTA, iNewsSumba.id — Polemik soal keberadaan otoritas negara di Bandara IMIP, Morowali, kembali mengemuka. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait apakah ada atau tidak koordinasi formal dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai pengelola bandara tersebut.

Bandara IMIP menjadi perhatian publik setelah muncul pertanyaan mengenai status otoritas negara di fasilitas penerbangan itu. Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah bandara tersebut menjalankan prosedur kepabeanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Purbaya menegaskan, kementeriannya perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. “Kelihatannya seperti apa si ke depannya, harusnya ada atau nggak? Kelihatannya itu dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda mesti tanya ke siapa ya? Bukan ke kita,” ujarnya di Jakarta.

Sebelum menempatkan personel, kata Purbaya, status bandara harus dipastikan terlebih dahulu. Koordinasi lintas kementerian sedang berlangsung untuk menegaskan kebutuhan pengawasan di wilayah tersebut.

Menurut Purbaya, pada prinsipnya Bea Cukai siap menugaskan pegawai jika keputusan resmi sudah diambil. “Kalau mau dikasih, ya kita siap ya, orang Bea Cukai banyak kok. Orang imigrasi juga katanya ditelepon mau. Jadi, pada dasarnya seperti itu, begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana,” tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan bahwa bandara yang dikelola PT IMIP telah terdaftar secara resmi. Ia menepis anggapan bahwa bandara tersebut berdiri tanpa izin otoritas negara.

“Terdaftar. Itu sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar,” kata Suntana. Menurutnya, Kemenhub telah memperkuat kehadiran pemerintah dengan menempatkan personel lintas instansi di sana.

Pengawasan di bandara itu, lanjutnya, tetap berjalan meskipun sebelumnya tidak ada penempatan petugas secara langsung. “Oh nggak ilegal, itu ada izinnya. Sistem pengawasan tetap dilaksanakan. Kemarin itu ditempatkan lagi beberapa petugas di sana,” ujarnya.

Polemik ini menambah diskusi publik terkait tata kelola bandara khusus yang dikelola pihak swasta dan industri. Pemerintah kini berada di bawah sorotan untuk memastikan semua fasilitas transportasi udara berjalan sesuai standar keselamatan dan kepabeanan nasional.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu