Abdul Wahid di Pusaran OTT KPK: Dari Janji Pembangunan hingga Tumpukan Asetnya

JAKARTA, iNewsSumba.id — Kilas balik perjalanan politik Gubernur Riau Abdul Wahid kini berbalik tajam. Baru delapan bulan menjabat, namanya mencuat ke publik bukan karena capaian pembangunan, tetapi lantaran terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Wahid dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama 481 kepala daerah lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Februari 2025. Saat itu, ia tampil percaya diri, menjanjikan perubahan besar untuk Provinsi Riau. Fokusnya jelas: membenahi infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan membuka lapangan kerja bagi warga.

Namun, suasana kini berubah. Tim penyidik KPK bergerak cepat menyasar sejumlah lokasi di Riau. Abdul Wahid disebut ikut diamankan bersama sembilan orang penyelenggara negara lain berikut barang bukti uang tunai.

“Selain Gubernur Riau, kami juga mengamankan sembilan orang penyelenggara negara dan sejumlah uang. Untuk nominalnya akan kami sampaikan setelah pemeriksaan awal selesai,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap. Hingga berita ini ditulis, tim penyidik masih berada di lapangan melakukan pendalaman.

Di sisi lain, publik kini kembali menyoroti laporan harta kekayaan Abdul Wahid. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Maret 2024, total kekayaannya mencapai Rp4,8 miliar.

Sebagian besar kekayaan itu berbentuk tanah dan bangunan, tersebar di Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hilir, hingga Jakarta Selatan. Di ibu kota, ia memiliki lahan dan bangunan senilai Rp2,3 miliar. Sedangkan dua aset di Pekanbaru masing-masing bernilai Rp800 juta.

Kekayaan dalam bentuk kendaraan mencakup Toyota Fortuner 2016 senilai Rp400 juta dan Mitsubishi Pajero 2017 seharga Rp380 juta. Uang tunainya tercatat Rp621 juta.

Menariknya, kekayaan Abdul Wahid jauh lebih kecil dibandingkan wakilnya, SF Hariyanto, yang melaporkan harta senilai Rp14 miliar.

Kini, masyarakat Riau menanti jawaban: apakah janji-janji pembangunan yang sempat digaungkan di podium pelantikan akan kandas di meja pemeriksa KPK?

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu