SUMBA TIMUR, iNewsSumba.id – DPRD Kabupaten Sumba Timur, melalui Komisi A, mengambil langkah tegas dalam menyikapi isu ketenagakerjaan setelah audiensi dengan DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada 10 Januari 2025 lalu. Bertempat di Ruang Badan Kehormatan DPRD Sumba Timur, audiensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting demi memperkuat perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Ketua Komisi A DPRD Sumba Timur, Umbu Nengi Rutung, menyatakan bahwa rekomendasi ini akan menjadi panduan untuk pembenahan berbagai aspek ketenagakerjaan. Adapun poin-poin rekomendasi tersebut meliputi:
- Revisi Perda Ketenagakerjaan: DPRD bersama Pemerintah Daerah sepakat memperbarui Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan agar relevan dengan kebutuhan saat ini, yang direncanakan selesai pada Oktober 2025.
- Pembentukan Dewan Pengawas Ketenagakerjaan: Upaya ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma ketenagakerjaan.
- Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK): Revitalisasi ini akan mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang juga akan dibahas dalam RAPBD 2025.
- Upaya Pengadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI): Untuk mempermudah penyelesaian konflik ketenagakerjaan di wilayah Sumba Timur.
- Pembentukan Panitia Khusus (Pansus): Pansus akan menyelidiki dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan, terutama kasus yang terjadi di PT Muria Sumba Manis (MSM).
Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD untuk meningkatkan tata kelola ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi ini juga akan diteruskan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Sumba Timur dan Dinas Tenaga Kerja.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan kesejahteraan tenaga kerja di Sumba Timur semakin meningkat, dan konflik ketenagakerjaan dapat diminimalisasi. Demikian diharapkan oleh Andreas Ninggeding, Ketua Umum DPC KSPI yang dikonfirmasi terpisah iNews.id, Kamis (30/1/2025) malam lalu.
"Kami harapkan poin-poin yang telah direkomendasikan itu bisa menjadi stimulan untuk meminalisir permasalahan ketenagakerjaan di Sumba Timur. Kami bersyukur dan terima kasih pada DPRD dan Pemkab Sumba Timur," ujar Andreas.
DPC KSPI Sumba Timur saat audiensi ke DPRD Sumba Timur menyampaikan sejumlah permasalahan tenaga kerja/ buruh - Foto : iNewsSumba.id
Pihaknya juga berharap semua elemen yang terlibat dalam penegakan norma ketenakerjaan di Sumba Timur, baik itu kami selaku pihak yang mewakili tenaga kerja atau buruh, DPRD dan Pemerintah, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja juga dunia usaha untuk lakukan pengawasan dan monitoring secara langsung agar berjalan dengan baik dan berkeadilan," paparnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu