Jambore Nasional Malaria Jadi Motivasi Wujudkan Sumba dan NTT Bebas Malaria

JAKARTA, iNewsSumba.id- Jambore Nasional Malaria yang diselenggarakan Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki) diharapkan jadi motivasi untuk mewujudkan Sumba, NTT bebas Malaria pada 2028.  Hal ini disampaikan Project Manager Program Malaria Perdhaki SR Kupang Otji File disela acara pembukaan Jambore Nasional Malaria, Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Minggu (17/12/2023).  

Sebelumnya Kegiatan Jambore Nasional Malaria 2023 yang berlangsung 17-18 Desember 2023 dengan tema 'Menjangkau yang Tak Terjangkau' resmi dibuka Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perdhaki ini diikuti oleh ratusan kader dan pendamping dari Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Talk Show dalam acara Jambore Nasional Malaria, di Hotel Discover Ancol, mulai 17-18 Desember 2023. Foto iNews.id

"Saat ini Program Malaria Perdhaki SR Kupang meliputi kegiatan-kegiatan bersipat komunitas untuk percepatan eliminasi malaria di wilayah NTT khususnya di empat kabupaten di Sumba yang menjadi fokus untuk kegiatan Malaria Perdhaki," kata Otji File.

Menurut Otji File, kader kader dengan permenkes No41 tahun 2018 diberikan kewenangan untuk bisa mengambil darah, memberikan obat sekaligus mengawasi pasien sampai sembuh. Kemudian mereka juga mengedukasi masyarakat lewat promosi kesehatan dan diskusi kampung.

"Nah lewat strategi program dengan diskusi kampung ini masyarakat akan melihat apa permasalahan yang ada di desa mereka dan yang dilibatkan adalah pimpinan dari desa itu mereka yang punya wewenang dan power. Dengan begitu bisa mengetahui permasalahan terkait penanganan malaria sehingga mereka bisa berpikir apa yang akan dilakukan agar desa mereka bebas malaria," papar Otji.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu menyebut peran kader malaria sangat stategis dalam mewujudkan program eleminasi Malaria di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disampaikan Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu usai acara pembukaan Jambore Nasional Malaria, Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Minggu (17/12/2023). 

"Tanpa mereka (kader malaria) tidak mungkin kita lakukan eleminasi malaria karena wilayahnya Papua dan NTT sulit terjangkau. Makanya tadi temanya Menjangkau Yang Tak Terjangkau, sehingga hanya kader yang bisa karena petugas kesehatan kita kan terbatas paling di puskesmas dan di desa. Tapi untuk di dusun dusun yang sangat terpencil dan sulit dijangkau tak lain warga yang disitu yang dilatih jadi kader. Dan  kader disitu telah diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan sekaligus untuk pengobatan," kata Maxi Rein Rondonuwu.

Sementara Kepala Perdhaki Drs. Dr. Antonius Roy Tjiong M. Hum mengatakan, Jambore Nasional Malaria diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang dilakukan kader Malaria selama ini. "Jadi ini dalam rangka menselebrasi sekaligus untuk meningkatkan lebih jauh seperti inovasi yang dilakukan para kader," kata Ketua Badan Pengurus Perdhaki. 

Antonius Roy juga menegaskan, akan melakukan kajian kajian untuk meningkatkan program Perdhaki kedepan bersama Poltekes Kemenkes.

"Ketika kita sudah mencapai eliminasi Malaria kita jangan berpuas diri. Karena mempertahankan biar tetap tereleminasi itu butuh waktu. Karena ketika kita kendor justru akan melonjak lagi kasusnya," timpal Pak Roy sapaan akrab Ketua Badan Pengurus Perdhaki ini. 
   
Sedangkan Project Manager PR Malaria Perdhaki, dr Yohanes Ari Hermawan mengatakan, program Malaria Perdhaki telah dimulai sejak 2010 dengan wilayah kerja Kalimantan dan Sulawesi namun ternyata daerah dengan endemis tinggi ada di Indonesia Timur sehingga mulai 2015 fokus di wilayah Indonesia Timur. Selama priode 2015 hingga kini Perdhaki  dipercaya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Dimana implementasinya lewat pembinaan kader malaria. 

"Kader adalah ujung tombak Percepatan Elmininasi Malaria Nasional  2030.  Sehingga kader kita latih bagaimana mereka awalnya melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap masyarakat. Lalu setelah itu kader kita berikan kemampuan untuk bisa mengadvokasi kepada pemerintah setempat termasuk mengakses dana desa. Ini sudah ada bukti keberhasilannya dimana dibanyak tempat di Papua kader sudah bisa mengakses dana desa baik untuk tambahan biaya operasional maupun untuk pembelian obat hingga support untuk membersihkan lingkungan ," kata dr Ari.

Editor : Suriya Mohamad Said