WAINGAPU, iNewsSumba.id – Putusan PTUN Kupang yang membatalkan keputusan demosi tiga ASN di Kabupaten Sumba Timur tidak hanya menjadi persoalan sengketa jabatan. Putusan tersebut juga memunculkan sorotan terhadap mekanisme pertimbangan mutasi dan penempatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu penggugat, Nanga Ranja Rua, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menjalankan fungsi secara cermat sebelum memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Permintaan itu disampaikan Nanga dalam konferensi pers di Waingapu, Senin (16/11/2026) siang lalu, setelah PTUN Kupang membacakan putusan atas gugatan tiga ASN pada 12 November 2026.
Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Nanga Ranja Rua, Oktavianus Takanjanji, dan Grand Titus Kitu. Pengadilan juga menolak seluruh eksepsi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
Majelis hakim menyatakan batal keputusan Bupati Sumba Timur yang menjadi objek sengketa serta mewajibkan pemerintah daerah mencabut keputusan tersebut.
Tidak hanya itu, Nanga yang didampingi Oktavianus Takanjanji itu juga menegaskan, PTUN menyatakan Pemkab Sumba Timur diwajibkan merehabilitasi harkat dan martabat para penggugat melalui penempatan kembali dalam jabatan setara eselon III/a atau kelas jabatan 12.
Nanga menilai, setiap kebijakan mutasi harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan kepegawaian yang jelas. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada keputusan administratif tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut terdapat berbagai regulasi yang harus dipahami dalam pengelolaan karier ASN, mulai dari ketentuan pengangkatan dalam jabatan struktural, manajemen ASN, penilaian kinerja, tata cara mutasi, hingga pola karier pegawai.
Karena itu, BKD dan Baperjakat diminta mempelajari seluruh aturan tersebut secara utuh sebelum menyampaikan pertimbangan kepada PPK.
“BKD dan Baperjakat harus mempelajari secara utuh dan memberikan pertimbangan sesuai peraturan-peraturan yang kami sampaikan ini kepada PPK. Sehingga PPK tidak keliru mengambil keputusan untuk menempatkan orang di jabatan tertentu sebagai ASN,” ujarnya.
Menurut Nanga, pertimbangan yang tidak cermat dapat berujung pada keputusan kepegawaian yang dipersoalkan dan bahkan menjadi objek gugatan di pengadilan.
Ia juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pertimbangan mutasi bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan.
“Kalau secara pribadi, ketidakmampuan dalam memberikan pertimbangan kepada PPK sehubungan dengan mutasi ini harus berjiwa besar untuk mundur dari jabatan yang dipegang oleh Baperjakat dan BKD,” tegasnya.
Sementara itu, putusan PTUN Kupang masih menyisakan kewajiban bagi Pemkab Sumba Timur untuk mencabut keputusan yang disengketakan dan melaksanakan rehabilitasi jabatan sesuai amar putusan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
