Kapolda menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus berjalan beriringan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan ruang untuk mencari keadilan, tetapi juga dukungan untuk menghadapi dampak psikologis yang mungkin timbul.
Kasus ini melibatkan perempuan berinisial RWM (21) sebagai korban dan YL sebagai pihak terlapor. Berdasarkan konstruksi awal yang disampaikan kepolisian, dugaan peristiwa terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026.
Peristiwa tersebut bermula ketika korban diajak seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Dalam perjalanan, korban bersama EK dan LS kemudian menuju Rumah Jabatan Bupati Kupang.
Berdasarkan keterangan awal penyidik, korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut. Setibanya di lokasi, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.
Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu diterima dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Penyidik Ditres PPA dan PPO telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan lima orang saksi. Pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum juga telah dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara.
Kapolda memastikan proses hukum tetap dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti. Pada saat bersamaan, identitas serta privasi korban harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Kami juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum ini secara berimbang,” ujarnya.
Polda NTT selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan saksi, memanggil pihak terlapor, mendalami hasil visum dan konseling psikolog forensik, serta melakukan gelar perkara untuk menentukan perkembangan hukum berikutnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
