WAINGAPU, iNewsSumba.id - DPRD Sumba Timur mengirim sinyal keras kepada pelaku usaha ternak yang melanggar aturan. Sanksi berat hingga daftar hitam (blacklist) kini disiapkan sebagai langkah tegas.
Langkah ini diambil setelah temuan 18 kuda tidak layak kirim dan dugaan pelanggaran lain dalam proses pengiriman ternak keluar daerah.
Anggota DPRD Sumba Timur, Melkianus Nara, menegaskan bahwa sanksi tidak akan berhenti pada teguran administratif.
“Jika terbukti melakukan kesalahan fatal yang berulang, kami akan merekomendasikan blacklist hingga penegakan hukum,” ujarnya dalam konferensi pers yang di gelar di DPRD setempat, Kamis (16/4/2026) siang lalu.
Ia menilai, ketegasan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan populasi ternak kuda di Sumba Timur.
“Langkah ini untuk menciptakan efek jera dan menjamin transparansi dalam tata niaga ternak,” tambahnya.
Ketua Komisi B DPRD Sumba Timur, Abdul Haris, sebelumnya juga telah mengingatkan adanya pelanggaran terhadap aturan dasar pengiriman ternak.
“Ditemukan ternak yang tidak memenuhi syarat bobot minimum, batasan umur, serta pengiriman betina produktif,” katanya.
Umbu Tamu Ridi Djawamara menegaskan bahwa DPRD sudah mengambil posisi tegas.
“Kami meminta ternak yang tidak memenuhi syarat untuk tidak dikirim,” ujar Politisi Nasdem itu.
Sementara itu, Delis Hambawali menekankan pentingnya penindakan tanpa pandang bulu.
“Semua terduga pemain dalam aktivitas ini wajib diungkap dan dikenai sanksi,” tegas Legislator muda dari Gerindra itu.
Pernyataan kolektif para anggota DPRD ini menunjukkan keseriusan dalam membenahi tata niaga ternak.
DPRD bahkan siap merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada kepala daerah jika pelanggaran terbukti sistematis.
Kini, publik menanti apakah ancaman blacklist benar-benar akan diterapkan atau sekadar menjadi peringatan keras bagi oknum mafia ternak?
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
