JAKARTA, iNewsSumba.id – Kebijakan penghangusan kuota internet oleh operator telekomunikasi kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh Yaumul Hasan Hidayat, seorang mahasiswa yang merasa haknya sebagai konsumen dilanggar.
Permohonan uji materi itu terdaftar dengan nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026. Yaumul menggugat ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menjadi dasar hukum penghapusan kuota secara sepihak.
Dalam salinan permohonannya, Yaumul menjelaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa aktif Universitas Terbuka yang sangat bergantung pada akses internet untuk mengikuti perkuliahan daring.
Seluruh kuota internet yang digunakannya dibeli dengan dana pribadi. Oleh sebab itu, kuota tersebut memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak milik yang sah.
“Penghapusan kuota yang telah dibayar penuh menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan sedang berlangsung,” tulis Yaumul.
Ia memaparkan, akibat kuota yang dihanguskan, aksesnya terhadap perkuliahan daring terhenti. Hal ini berdampak langsung pada hilangnya kesempatan mengikuti proses pendidikan secara utuh.
Tak hanya itu, Yaumul juga menilai penghapusan kuota menghambat pemenuhan haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin konstitusi.
Menurut dia, praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Melalui gugatan ini, Yaumul meminta MK menyatakan pasal terkait dalam UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
“Kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus secara sepihak,” tegasnya.
Ia juga menuntut adanya mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional jika pembatasan masa berlaku layanan data internet tetap diberlakukan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
