Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, penyaluran kayu dilakukan secara terpadu antara Kemenhut, pemda, dan aparat penegak hukum. Pola ini diterapkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan kayu benar-benar sampai ke masyarakat.
Kerja kolektif ini juga memastikan bahwa sarana rekonstruksi seperti jembatan darurat dan tanggul bisa dibangun lebih cepat. Di sejumlah daerah, kayu hanyut menjadi satu-satunya material yang bisa diperoleh tanpa menunggu kiriman logistik dari luar kota.
Langkah Kemenhut ini dinilai mampu mempercepat pemulihan di wilayah yang terisolasi akibat banjir. Kayu menjadi solusi praktis di tengah rusaknya akses transportasi.
Meski demikian, seluruh pemanfaatan tetap berada dalam pengawasan ketat. Laksmi mengatakan pemerintah ingin menghindari celah penyimpangan yang sering muncul di tengah situasi darurat.
“Kami memastikan setiap batang kayu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kemenhut berharap kebijakan ini menjadi contoh bahwa pemulihan bencana dapat dilakukan cepat tanpa mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan hutan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
