Polemik kepemilikan Unipa ini, lanjut Petrus, telah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat serta civitas akademika.
“Kita butuh transparansi agar dunia pendidikan di Sikka tetap berjalan dengan fondasi hukum yang kuat,” ujar Petrus.
Namun, Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi punya pandangan berbeda. Menurutnya, perdebatan soal kepemilikan Unipa adalah bagian dari keputusan politik di masa lalu yang telah selesai.
“Saat itu semua pihak termasuk kementerian menyetujui pendirian Unipa. Tidak ada masalah politik terkait itu,” ujar Stef saat dihubungi.
Ia menambahkan bahwa sejak 2019, DPRD dan Pemkab Sikka telah mengusulkan agar Unipa dinegerikan, dan kini fokus harus diarahkan ke pencabutan moratorium pendirian universitas negeri oleh pemerintah pusat.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan penegerian Unipa,” ujarnya.
Mengenai perubahan akta dari Nomor 5 ke Nomor 21, Stef menepis tudingan manipulasi dan menyebut tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
