Bupati Kupang Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Kekerasan Seksual

KUPANG, iNewsSumba.id – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan akan melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Dalam laporan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede tercatat sebagai pihak yang dilaporkan.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.

Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Dugaan peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi sehari sebelumnya di Kota Kupang.

Henry menjelaskan, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan awal korban, tetapi juga akan mencari dan mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," jelas Henry, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Korban kemudian mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik.

Setelah kejadian, korban disebut menghubungi saksi untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya dijemput dan meninggalkan lokasi.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Nova Irone Surentu menyebut penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi. Permintaan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum juga telah diajukan.

Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan tambahan, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Polda NTT juga akan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pendalaman tersebut nantinya menjadi bagian dari proses untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Henry menegaskan, seluruh tahapan penyelidikan dilakukan secara objektif dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga meminta masyarakat menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu