Kasus TPPO Pengiriman PMI ke Malaysia Masuk Tahap Penuntutan, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

KUPANG, iNewsSumba.id- Penanganan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Malaysia kini berlanjut ke proses hukum di kejaksaan. Penyidik Polda NTT telah menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Dua tersangka yang diserahkan masing-masing bernama Yunce Ellu dan Yansen Teffa. Penyerahan Tahap II tersebut berlangsung di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 13.00 WITA.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT, Agus Zaeni, S.H., M.H., menerima langsung penyerahan kedua tersangka dan barang bukti dari penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.

Tahap II merupakan tindak lanjut setelah kejaksaan menyatakan hasil penyidikan perkara atas nama kedua tersangka telah lengkap atau P-21. Pemberitahuan kelengkapan tersebut tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor B-3332/N.3.10/Etl.1/10/2026 tanggal 30 Oktober 2026.

Sebelumnya, penyidikan perkara ini dimulai berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026. Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan pada 2 Juni 2026 dan menyampaikan SPDP pada 4 Juni 2026.

Setelah menerima pemberitahuan P-21, penyidik menerbitkan Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor B/1081/XI/2026/Ditresppappo tanggal 9 November 2026 sebagai dasar penyerahan kedua tersangka kepada kejaksaan.

Dalam perkara tersebut, Yunce Ellu dan Yansen Teffa diproses atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan hukum yang digunakan di antaranya Pasal 80 juncto Pasal 66 juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, penyelesaian penyidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkara TPPO.

"Setiap tahapan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Henry menyampaikan pernyataan Kapolda NTT.

Ia menambahkan, perkara perdagangan orang harus menjadi perhatian bersama karena berpotensi merampas hak, martabat, serta masa depan masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik di luar negeri.

Dengan diserahkannya kedua tersangka dan barang bukti kepada JPU, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Proses tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memutus mata rantai perdagangan orang dan mencegah pengiriman PMI secara ilegal dari NTT.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu