Syahganda Bantah Gibran, Sebut Prabowo Tak Pernah Sarankan Tempuh PTUN soal Ijazah

JAKARTA, iNewsSumba.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

Syahganda menegaskan, berdasarkan informasi dan peristiwa yang disaksikannya langsung di Istana Negara, pandangan hukum yang disampaikan kepada Prabowo justru menyebut tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk menempuh jalur PTUN dalam persoalan tersebut.

Dia mengaku berada di Istana Negara hingga pukul 18.00 WIB pada Selasa (10/11/2026), setelah menghadiri rangkaian acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Syahganda menyaksikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjadi pihak terakhir yang bertemu Presiden untuk menyampaikan pandangan hukum mengenai polemik ijazah Gibran.

"Aku kan sampai jam 6 di Istana habis hari penyerahan gelar Pahlawan kan. Nah itu kan aku sampai melihat ya Yusril (bertemu Presiden) yang terakhir berarti (pandangan hukum) Yusril yang benar kan," kata Syahganda dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Menurut Syahganda, Yusril telah menjelaskan kepada Prabowo bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Pandangan tersebut dinilainya menjadi salah satu hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan di Istana.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden," tegasnya.

Syahganda menilai tidak masuk akal apabila Prabowo justru menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN, sementara Menteri Koordinator yang membidangi urusan hukum telah menyampaikan pandangan berbeda.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tuturnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pandangan Yusril merupakan rujukan yang tepat dalam memahami persoalan tersebut. "Iya karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," ujarnya.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu