Wamendagri Bima Arya Ingatkan Pemda: Jangan Jadikan Penyesuaian TKD Alasan Ekonomi Melambat

JAKARTA, iNewsSumba.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah tidak menjadikan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sebagai alasan utama ketika pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mengalami perlambatan.

Pesan tersebut disampaikan Bima setelah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Menurut Bima, pemerintah daerah harus melihat persoalan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Penguatan ekonomi daerah tidak semata-mata bergantung pada besarnya anggaran pemerintah yang tersedia.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Bima dalam keterangannya dikutip, Minggu (20/9/2026).

Bima menjelaskan, belanja pemerintah daerah memang menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong sekaligus menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan besaran TKD tidak secara otomatis menentukan arah pertumbuhan ekonomi sebuah daerah.

“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Karena itu, pemda didorong untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi daerah dengan kapasitas APBD yang terbatas.

Bima menekankan pentingnya pembangunan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik setiap daerah. Salah satu sektor yang dapat dikembangkan adalah hilirisasi pangan sehingga potensi lokal tidak berhenti sebagai komoditas mentah.

Dia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, sebagai salah satu daerah yang mulai membangun ekosistem untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, kata Bima, akan terus memfasilitasi pertukaran pengalaman antardaerah. Forum tersebut diharapkan membantu daerah menemukan pola pengembangan ekonomi yang sesuai dengan potensinya.

Dengan demikian, penyesuaian TKD diharapkan tidak menjadi satu-satunya faktor yang dijadikan rujukan ketika mengevaluasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemda tetap didorong aktif mengembangkan potensi lokal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu