Prabowo Soroti Uang Daerah Mengendap di Bank, Ada Konflik Bupati dan DPR

JAKARTA, iNewsSumba.id — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Salah satu persoalan yang disorot adalah adanya anggaran yang sudah ditransfer pemerintah pusat, tetapi belum digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Prabowo mengungkapkan, sebagian dana tersebut bahkan masih tersimpan di perbankan. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa transfer anggaran ke daerah belum otomatis menghasilkan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga

Prabowo Bongkar Alasan Tak Langsung Datang ke Flores Usai Gempa M7,7: Saya Beri Ruang untuk Petugas

“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Ga dipakai,” ucap Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Menurut Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan anggaran negara tidak berhenti pada tahap penyaluran. Dana yang berasal dari APBN maupun Transfer ke Daerah (TKD) harus dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai kebutuhan pembangunan.

Presiden memahami bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Namun, kewenangan tersebut tetap harus diikuti dengan pengelolaan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Prabowo Soroti Banyaknya Layer dan Anak Cucu BUMN, Efisiensi Jadi Target Utama

Prabowo juga menyinggung adanya persoalan hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang dapat memengaruhi penggunaan anggaran. Konflik di tingkat daerah, menurutnya, dapat membuat dana yang sudah tersedia tidak segera digunakan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dalam melihat kebijakan Transfer ke Daerah. Sebab, TKD pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Presiden menegaskan setiap rupiah uang negara harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Baca Juga

Hampir 490 Pemda Berpotensi Terima Tambahan Dana dari Pemerintah, Menkeu Pastikan Masih Evaluasi

Pemerintah pusat kini dituntut memastikan anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya tercatat dalam dokumen keuangan, tetapi benar-benar berubah menjadi pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu