Investasi Tambak Udang USD500 Juta di Sumba Timur Disebut Tak Seimbang dengan Risiko Lingkungan

WAINGAPU, iNewsSumba.id – Investasi 'jumbo' bernilai USD500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun untuk pembangunan tambak udang di Kabupaten Sumba Timur menuai kritik keras dari WALHI Nusa Tenggara Timur. Organisasi lingkungan itu menilai keuntungan ekonomi yang dijanjikan proyek belum sebanding dengan risiko kerusakan lingkungan dan ancaman sosial yang akan ditanggung masyarakat.

Tambak udang terintegrasi yang akan dibangun di Kecamatan Pandawai itu dirancang mencakup lahan lebih dari 2.000 hektar.

Kawasan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas industri budidaya udang modern mulai dari kolam produksi, intake air laut, IPAL, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut proyek ini sebagai bagian dari strategi penguatan industri perikanan budidaya nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan proyek itu diproyeksikan menghasilkan 52.800 ton udang per tahun.

Target produktivitas bahkan dipatok mencapai 55 ton per hektare per siklus.

Namun WALHI menilai orientasi investasi semata tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologis masyarakat Sumba Timur.

“Pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat demi kepentingan investasi tidak dapat disebut sebagai kemajuan,” tegas WALHI NTT.

Menurut WALHI, berbagai pengalaman di Indonesia menunjukkan proyek industri berskala besar sering kali hanya menguntungkan investor dan korporasi.

Sementara masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidup, sumber air, dan mata pencaharian tradisional.

Lapangan kerja yang dijanjikan pun dinilai terbatas dan tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang.

“Janji kesejahteraan dan lapangan kerja sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan,” kata Yulianto Behar Nggali Mara.

WALHI juga menilai penghancuran sabana dalam skala besar akan berdampak terhadap perubahan iklim.

Alih fungsi lahan sabana disebut berpotensi melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar sekaligus menghilangkan kemampuan alam menyerap karbon.

Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan upaya penanganan krisis iklim global yang sedang didorong berbagai negara.

Karena itu, WALHI meminta pemerintah tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memastikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Organisasi itu mendesak adanya kajian independen dan partisipasi publik sebelum proyek berjalan.

“WALHI NTT menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan keselamatan ekologis demi keuntungan segelintir pihak,” ujar Yulianto.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu