Gerindra Dorong Pilkada Lewat DPRD, Prasetyo Hadi: Sistem Sekarang Banyak Sisi Negatif

JAKARTA, iNewsSumba.id – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mengemuka. Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan pilkada tidak langsung melalui DPRD, seiring menguatnya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung selama ini.

Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, gagasan tersebut lahir dari kajian panjang dan pengalaman partai dalam mengikuti dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Menurutnya, sistem pilkada langsung tidak sepenuhnya menjawab harapan publik.

“Kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Ia menilai, pilkada langsung menyisakan banyak persoalan struktural, mulai dari konflik horizontal, praktik politik transaksional, hingga lemahnya kualitas kepemimpinan daerah yang terpilih.

Prasetyo menekankan, evaluasi tersebut bukan sikap tiba-tiba. Kajian internal Gerindra telah dilakukan sejak lama, termasuk saat dirinya bertugas di Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan daerah.

“Pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya,” kata dia.

Salah satu persoalan utama yang disorot Gerindra adalah mahalnya ongkos politik dalam pilkada langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong praktik korupsi setelah kepala daerah terpilih.

“Untuk menjadi seorang kepala daerah itu ongkosnya sangat besar,” ujar Prasetyo.

Tak hanya membebani calon, negara juga harus menanggung biaya besar dalam setiap gelaran pilkada serentak. Menurut Prasetyo, kondisi ini perlu dikaji ulang secara jujur dan terbuka.

“Atas dasar itu, kajian di internal Partai Gerindra memang mendorong pengembalian pilkada melalui DPRD,” pungkasnya.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu