Bisnis Telur Terganjal Uang Saku: Ombudsman Turun Tangan Selamatkan Ekspor di Perbatasan Belu

KUPANG, iNewsSumba.id-Ekspor telur ayam dari Kabupaten Belu menuju Timor Leste kembali terganjal persoalan klasik: pungutan liar. Ombudsman RI Perwakilan NTT mengonfirmasi telah menerima laporan dugaan pungli yang dialami eksportir saat mengurus pemeriksaan di PLBN Motaain. Temuan ini sontak mengguncang kembali reputasi pelayanan publik di jalur perbatasan.

Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menyebut pungutan yang dilakukan petugas kesehatan ternak dan karantina sama sekali tidak memiliki landasan hukum. “Ini memberatkan dan merusak ekosistem usaha,” ujarnya sesuai rillis yang diteirma media ini, Sabtu (22/11/2025) malam lalu.

Baca Juga

Gaji ABK Tertunggak Lima Bulan, Ombudsman Soroti Manajemen PT Flobamor

Dalam laporan yang diterima Ombudsman, eksportir diminta Rp250.000 sebagai uang saku dan dua ikat telur untuk petugas peternakan setiap kali pemeriksaan dilakukan di gudang. Jumlah itu bertambah menjadi empat ikat jika petugas hadir dua orang. Eksportir mengaku tak punya pilihan selain mengikuti permintaan demi kelancaran proses.

Sementara petugas karantina disebut meminta pungutan Rp300.000 tan­pa kwitansi, ditambah satu ikat telur. Polanya sama: tidak ada tanda terima, tidak ada dasar regulasi, namun selalu muncul dalam setiap kegiatan ekspor.

Darius langsung menghubungi Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin, dan Kepala Balai Karantina Kupang, Simon Soli, agar laporan tidak berhenti sebagai keluhan. Kedua pejabat ini disebut menyatakan komitmen menghentikan pungli dan menindak petugas yang terlibat.

Baca Juga

Sudah Bernama Rumah Sakit, Pelayanan RS Kualin Masih Setara Puskesmas

Ombudsman menegaskan semua pembayaran resmi harus melalui sistem bank sesuai Peraturan Daerah. Cara ini wajib dijalankan agar alur keuangan pemerintah tercatat dan tak ada peluang ‘oknum’ mengutip tanpa hak.

Darius juga mengingatkan bahwa eksportir adalah salah satu motor ekonomi di wilayah perbatasan. Ketika mereka terhambat pungli, rantai pasok terganggu, dan tujuan meningkatkan nilai jual produk lokal menjadi terhambat.

Menurutnya, sudah saatnya PLBN Motaain tampil sebagai wajah perbatasan yang bersih, efisien, dan ramah usaha. “Pelayanan harus cepat dan tanpa permainan. Kita pasti bisa membuat perbatasan lebih bermartabat,” kata Darius.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu