Ribuan Kasus Keracunan Bayangi Program MBG, DPR Minta Penegakan Hukum Tegas

JAKARTA, iNews.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah menuai sorotan tajam setelah ribuan kasus keracunan terjadi di berbagai daerah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai masalah ini tidak bisa lagi dianggap biasa.

“APH harus turun langsung. Kita harus bisa bedakan mana keracunan akibat kelalaian, dan mana yang mengandung unsur kesengajaan,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga

Solidaritas Jurnalis Terus Menggema, Kasus Diana Valencia Jadi Sorotan Nasional

Dasco menilai, penegakan hukum yang tegas akan menentukan apakah program MBG bisa kembali dipercaya masyarakat. Ia menegaskan, keselamatan penerima manfaat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.

“Kalau masalah ini tidak ditangani serius, dikhawatirkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap program,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan BGN untuk bertindak cepat melakukan evaluasi total. Menurutnya, program sebesar MBG harus memiliki standar operasional yang jelas dan ketat, terutama terkait keamanan pangan.

Baca Juga

Kebebasan Pers Diuji: IJTI Protes Pencabutan Kartu Liputan Wartawan Istana Presiden 

“Kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengevaluasi. Ini penting agar program berjalan sesuai tujuannya,” katanya.

Selain itu, DPR melalui Komisi IX berkomitmen mengawal evaluasi tersebut. “Komisi teknis DPR akan ambil langkah-langkah yang diperlukan, agar perbaikan berjalan dan tidak ada lagi korban,” ujar Dasco.

Data resmi BGN mencatat 4.711 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025. Jawa menjadi wilayah dengan kasus terbanyak.

Fenomena ini menegaskan adanya kelemahan pengawasan di lapangan. DPR menilai, jika tidak segera diperbaiki, program MBG justru akan menjadi sumber krisis kepercayaan, alih-alih solusi gizi bangsa.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu