JAKARTA, iNewsSumba.id — Alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah lapisan tarif cukai rokok untuk menarik rokok ilegal ke pasar legal dinilai keliru. Koalisi Masyarakat Sipil menyebut kebijakan itu salah sasaran dan berisiko memperparah persoalan.
Menurut Koalisi dalam rilis yang diterima media ini menyatakan, rokok ilegal tidak lahir dari mahalnya tarif cukai semata, melainkan dari lemahnya penegakan hukum dan absennya sistem pelacakan rokok ilegal yang efektif.
“Menambah layer justru membuat struktur cukai makin rumit dan mudah dimainkan industri,” kata Teguh Dartanto, Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau.
Ia menegaskan, tanpa sistem track and trace yang independen dan kuat, negara akan terus tertinggal dalam membendung peredaran rokok ilegal.
Koalisi menilai kompleksitas tarif membuka peluang produsen besar menciptakan berbagai varian produk demi masuk ke lapisan cukai lebih murah.
Akibatnya, produsen kecil terdesak, sementara konsumen prasejahtera kembali menjadi korban melalui praktik downtrading.
Founder CISDI, Diah Saminarsih, menyebut penambahan layer bertolak belakang dengan semangat reformasi fiskal. Alih-alih menyederhanakan, pemerintah justru menambah kerumitan.
“Ini bukan kebijakan progresif. Ini langkah mundur,” ujar Diah.
Ketua PKJS UI Aryana Satrya mengingatkan, rokok murah memperpanjang siklus kecanduan, bukan menguranginya.
Data riset PKJS UI menunjukkan perokok yang beralih ke rokok murah memiliki peluang jauh lebih besar untuk tetap merokok.
Dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga produktivitas dan beban ekonomi negara.
Ketua SDH FKM UI Wahyu Septiono menilai kebijakan ini bertentangan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Negara justru mendorong konsumsi barang berbahaya yang menurunkan produktivitas,” ujarnya.
Koalisi mendesak pemerintah fokus pada penegakan hukum, bukan menciptakan celah baru lewat kebijakan cukai.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
