JAKARTA, iNewsSumba.id – Dua partai besar, Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP), menunjukkan sikap bertolak belakang terkait retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Partai Golkar mewajibkan kadernya untuk mengikuti pembekalan tersebut, sementara PDIP justru melarangnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa semua kader yang terpilih sebagai kepala daerah, termasuk yang berpasangan dengan kader PDIP, diwajibkan hadir. Ia menekankan bahwa ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mengikuti perintah partai.
"DPP Partai Golkar memerintahkan kepada seluruh kadernya, wajib hukumnya mengikuti acara retreat ini. Kalau dalam bahasa agama, itu wajib hukumnya, ada konsekuensi-konsekuensi bagi kader yang tidak mengikuti," ujar Idrus di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Sikap tegas Golkar ini bertolak belakang dengan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti retreat. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Bahkan, mereka yang sudah dalam perjalanan pun diperintahkan untuk berhenti.
Perbedaan sikap ini memicu pertanyaan, terutama di daerah yang kepala daerahnya berasal dari Golkar, sementara wakilnya dari PDIP. Salah satu contohnya adalah Kota Tangerang, di mana Wali Kota Sachrudin dari Golkar berpasangan dengan Maryono dari PDIP.
Menurut Idrus, retreat ini adalah program pemerintah yang bersifat fungsional untuk meningkatkan profesionalitas kepala daerah.
"Ini adalah program pemerintah, program pusat yang harus kita ikuti bersama-sama demi kepentingan kepala daerah agar mereka bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan produktif," tegasnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
