SUMBA TIMUR, iNewsSumba.id – Gebrakan dan Inovasi UPTD Penda NTT Wilayah Sumba Timur terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (ranmor). Semuanya dilakukan dengan mengedepankan komunikasi persuasif dengan masyarakat pemilik ranmor yang menjadi targetnya.
Kepala UPTD Pendapatan Daerah (Penda) Provinsi NTT, Wilayah Kabupaten Sumba Timur Oktavianus Mare, pada iNewsSumba.id di ruang kerjanya, Jumat (16/6/2023) menguraikan ragam inovasi dan gebrakannya paska ditugaskan September 2022 lalu di wilayah Tana Matawai Amahu Pada Njara Hamu itu. Ada Samling (Samsat keliling), Samsar (Samsar) hingga Jempola atau Jemput Bola Pelayanan.
Tak hanya itu, mantan aktifis PMKR NTT itu juga menyebutkan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) juga Layanan Informasi Keliling (Linling) tentang sadar pajak kendaraan menggunakan pengeras suara terus dilakukan pihaknya secara periodik.
“Kami datang ke kecamatan, desa dan bahkan ke rumah – rumah warga untuk berikan penceraham, pemahaman dan edukasi secara persuasif untuk menyadarkan dan bahkan bangkitkan semangat masyarakat untuk cinta daerahnya dengan taat membayar pajak kendaraan bermotor,” tandasnya.
Dalam kegiatan dan inovasi yang dilakukan, kata Oktavianus melibatkan sejumlah stake holder mulai dari Pemkab, Polres, Pemerintah Kecamatan, Desa, juga Polsek. Selain itu sebut dia, dalam setiap kegiatan juga masyarakat yang miliki ranmor bernopol luar Sumba Timur dihimbau untuk membalik nama guna selanjutnya membayar pajak sebagai bentuk dukungan untuk pendapatan daerah, yang nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan daerah.
“Sementara sudah 14 Kecamatan yang kami datangi, terahir di Haharu dan Kahaungu Eti dan sambutan masyarakat di semua tempat yang kami datangi sangat baik dan antusias. Kecamatan lainnya juga kan kami datangi seperti Pinu pahar, Ngadu Ngala Mahu dan lainnya,” jelasnya.
Diakuinya, Kabupaten Sumba Timur yang luas tentu membutuhkan biaya yang tinggi untuk mencapai wilayah yang jaraknya jauh dan rumit dari kota Waingapu. Karena itu dirinya dan seluruh stafnya pastinya mengkaji secara cermat untuk melakukan ragam inovasi di tempat tujuan.
“Pola yang kami lakukan terutama adalah komunikasi dan informasi. Kami dahulukan itu ke Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Desa bahkan tokoh adat dan agama. Hal itu perlu karena mereka yang lebih tahu kondisi di sana, siapa warga yang punya ranmor dan berpotensi untuk membayar pajak lalu disesuaikan dengan data yang kami punya. Setelah semua sudah fix baru kami ke sana. Kami harus sukses mendapatkan pembayaran pajak lebih tinggi dari cost yang dikeluarkan untuk mobilisasi PP ke sana. Sederhananya tidak boleh rugi atau tekor tapi harus untung 5 atau 10 kali lipat,” paparnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
