Polda NTT Naikkan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Pejabat YL ke Penyidikan, 13 Saksi Telah Diperiksa
KUPANG, iNewsSumba.id – Penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan YL, Bupati Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki babak baru. Polda NTT resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar gelar perkara khusus pada Kamis, 19 November 2026.
Peningkatan status tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses hukum atas laporan dugaan kekerasan seksual dengan korban berinisial RWM. Perkara ini ditangani Tim Joint Investigasi Polda NTT berdasarkan laporan polisi LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 12 November 2026.
Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyampaikan perkembangan tersebut dalam kegiatan doorstop bersama awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Kamis malam.
Ia menjelaskan, gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada Kamis sore menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan, sekaligus memperdalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Peristiwa yang menjadi pokok laporan disebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 00.00 WITA, di salah satu rumah dinas yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Dalam proses penyelidikan sebelumnya, Tim Joint Investigasi telah meminta keterangan dari 13 orang saksi. Jumlah tersebut mencakup lima saksi tambahan yang diperiksa untuk memperkuat pendalaman terhadap rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
Selain keterangan saksi, penyidik juga mengkaji hasil Visum et Repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan dari sejumlah ahli, termasuk ahli psikologi, medis, dan pidana.
Seluruh informasi dan bukti tersebut dikorelasikan guna memperoleh gambaran lebih utuh mengenai peristiwa yang dilaporkan, sekaligus menguji kesesuaian antara keterangan saksi dengan temuan pendukung lainnya.
“Peningkatan perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setiap keterangan dan alat bukti akan diuji secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Henry.
Dengan masuknya perkara ke tahap penyidikan, polisi selanjutnya akan melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, serta melaksanakan tahapan hukum lanjutan.
Penyidik juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk terlapor, sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memperdalam perkara dan memastikan setiap proses memiliki dasar hukum yang jelas.
Polda NTT menegaskan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Polisi juga mengingatkan semua pihak agar tetap menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Di sisi lain, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi perhatian utama penyidik. Pendampingan psikologis melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT diharapkan tetap berjalan guna memastikan korban memperoleh dukungan selama menghadapi proses hukum.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu