Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Polisi Temukan Celana di Rujab Bupati Kupang, Jadi Barang Bukti Kasus Dugaan Kekerasan Seksual
Advertisement . Scroll to see content

Terungkap! Begini Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual Perempuan 21 Tahun di Rujab Bupati Kupang

Senin, 16 November 2026 | 17:45 WIB
  • author Dion. Umbu Ana Lodu
Terungkap! Begini Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual Perempuan 21 Tahun di Rujab Bupati Kupang
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto beberkan Kronologi awal kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Kupang dalam konferensi pers di Mapolda NTT (Foto: istimewa)

KUPANG, iNewsSumba.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) membeberkan konstruksi awal dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang. Dalam perkara tersebut, seorang perempuan berinisial RWM (21) disebut sebagai korban, sementara YL menjadi pihak terlapor.

Kronologi awal kasus ini disampaikan langsung Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026) yang juga dipublish Tribrata News NTT.

Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026.

Kasus ini bermula ketika korban diajak oleh seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Ajakan tersebut kemudian menjadi awal rangkaian perjalanan yang berujung pada dugaan tindak pidana di Rumah Jabatan Bupati Kupang.

Dalam perjalanan itu, korban bersama EK dan seseorang berinisial LS menuju lokasi kejadian. Namun, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, korban diduga tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.

Setibanya di Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor berinisial YL.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, korban kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada kepolisian. Laporan resmi diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Sejak laporan diterima, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) langsung melakukan penyelidikan.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto mengatakan, perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap perempuan.

“Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan,” tegas Reza.

Dalam pengembangan penanganan perkara, penyidik telah melakukan pendalaman terhadap keterangan korban dan lima orang saksi. Mereka diperiksa karena dinilai mengetahui rangkaian kejadian, baik sebelum maupun sesudah dugaan peristiwa tersebut.

Polda NTT juga telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban melalui Visum et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bukti medis yang dibutuhkan dalam proses pembuktian.

Tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, penyidik juga melakukan olah TKP di Rumah Jabatan Bupati Kupang pada Senin (16/11/2026). Lokasi tersebut berada di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Olah TKP melibatkan penyidik Ditres PPA dan PPO bersama Tim Identifikasi atau Inafis Ditreskrimum Polda NTT. Tim melakukan pengamanan serta identifikasi terhadap kemungkinan barang bukti dan petunjuk fisik yang berkaitan dengan perkara.

Kapolda memastikan seluruh informasi yang diperoleh akan diuji melalui metode penyidikan berbasis ilmiah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai peristiwa yang dilaporkan.

“Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah,” ungkap Reza.

Sementara itu, Polda NTT masih akan memeriksa saksi-saksi lain dan melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor. Penentuan pertanggungjawaban pidana akan menunggu hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, serta gelar perkara sesuai ketentuan hukum.

 

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut