Menteri Baru Prabowo Akan Diuji Publik: Kursi Panas, Laporan Kekayaan Jadi Sorotan KPK

JAKARTA, iNewsSumba.id — Lima wajah baru hadir di Kabinet Merah Putih usai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle, Senin (8/9/2025). Namun euforia politik ini segera disambut dengan pengingat keras dari KPK: jangan lupa melaporkan harta kekayaan.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menyebut ada kewajiban hukum bagi setiap pejabat baru untuk mengisi LHKPN maksimal dua bulan setelah dilantik.

Baca Juga

Mayor Teddy Minggu Malam Diumumkan Jabatannya Setingkat Menteri, Senin Diralat Dibawah Menteri

“Ini soal transparansi kepemilikan aset seorang penyelenggara negara. KPK siap membantu jika ada kendala,” katanya.

Sorotan publik tertuju pada perubahan besar di bidang keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa kini menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sementara Mukhtarudin dipercaya mengurusi nasib pekerja migran, sektor yang penuh tantangan dan rawan konflik hukum.

Tidak kalah penting, Prabowo melahirkan kementerian baru: Haji dan Umrah. Mochamad Irfan Yusuf didapuk sebagai menteri, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak di posisi wakil menteri. Fery Juliantono, yang lama malang melintang di dunia politik, juga naik jabatan menjadi Menteri Koperasi.

Baca Juga

Dua Mayor ini Bersanding dengan Para Jenderal dalam Kabinet Merah Putih, ini Sekilas Biodatanya

Prabowo menekankan reshuffle kabinet dilakukan demi memperkuat kinerja. Namun masyarakat menilai, jabatan bukan hanya soal amanah politik, melainkan juga ujian integritas.

Di era keterbukaan informasi, publik tak hanya ingin melihat pejabat bekerja, tetapi juga ingin tahu apakah kekayaan mereka sesuai dengan realitas hidup sederhana yang kerap dijanjikan. Itulah kursi panas sesungguhnya bagi para menteri baru: bukan sekadar duduk di kabinet, tapi berani terbuka pada rakyat.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu